Fahri sebut kasus e-KTP sandiwara untuk berebut tiket politik di 2019

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, kasus mega korupsi e-KTP sudah bercampur dengan politik. Dia menduga, kasus ini adalah ajang untuk pertempuran untuk memperebutkan tiket menuju tahun politik di 2019 mendatang.

"Kasus ini sudah mengarah ke kasus politik, ya. Dan makin di ujung saya liat kasus ini lebih mengarah kepada perebutan tiket 2019. Ini adalah perebutan 14,3 persen suara Golkar," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/11).

Dia menduga ada kesepakatan dalam internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terutama dalam menentukan kerugian negara yang telah disebutkan sebesar Rp 2,3 triliun yang didapatkan dari tersangka kasus korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin.

"Jangan lupa di dalamnya juga ada keterlibatan pimpinan KPK yang saya sudah sebut berkali kali dia terlibat dalam kasus ini sebagai kepala LKPP. Dia terlibat. Gitu loh. Dan kalau dia bilang, misalnya, kalau saya telusuri dia dari mana angka Rp 2,3 triliun itu muncul. Itu kan dari keterangan Nazar. Yang segera diambil setelah tanggal 21 Desember, Agus Raharjo dilantik menjadi ketua KPK," ungkapnya.

Menurutnya, kasus ini merupakan persekongkolan antara orang-orang yang sudah kalah untuk mendapatkan kursi kemenangan Partai Golkar. Sebab itulah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berani mengatakan, kasus korupsi e-KTP ini adalah sandiwara dan juga permainan.

"Dugaan saya ada persekongkolan orang kalah juga. Di dalam kasus e-KTP ini. Jadi semua yang kalah itu lagi bersekongkol untuk balas dendam ketemu dengan kelompok-kelompok yang punya kepentingan politik termasuk yang untuk merebut tiket Golkar," ujarnya.

"Ini sandiwara aja. Ini permainan untuk meng-on-kan sebuah game lah," tutup Fahri. [fik]

Sumber: https://www.merdeka.com/politik/fahri-sebut-kasus-e-ktp-sandiwara-untuk-berebut-tiket-politik-di-2019.html

ICW Sebut 4 Parpol Ini Korupsi Politik Kelas Kakap

Perilaku Korupsi/ilustrasi
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina mengungkapkan menurut catatan ICW selama dua tahun belakangan sebanyak 11 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagian besar para kepala daerah merupakan kader partai politik.

"Kalau dua tahun terakhir di data kami sedikitnya ada 11 kepala daerah yang kena OTT KPK. Semuanya kader partai, kecuali Bupati Batubara. Beliau maju independen," ungkap Almas kepada Republika.co.id, Sabtu (28/10).

Menurut Almas, korupsi kelas kakap umumnya memang melibatkan pejabat yang juga kader partai politik baik itu kepala daerah, anggota DPR RI, anggota DPRD ataupun menteri. "Sebenarnya tidak spesifik menyasar kader partai. Tapi kan KPK ini banyak menindak kasus korupsi politik atau korupsi kelas kakap," tutur Almas.

Adapun, sambung Almas, dari data yang ia himpun selama ini mayoritas yang terjaring dalam tindak pidana korupsi adalah kader dari empat partai besar yakni PDIP, Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat. "Sepanjang KPK berdiri, anggota DPR, anggota DPRD yang paling banyak ditindak dari empat partai tersebut. Kenapa empat partai tersebut, karena memang secara
kuantitas anggota DPR atau DPRD mayoritas berasal dari partai-partai besar tersebut, khususnya Golkar dan PDIP. Mereka paling banyak punya kader di pemerintahan," terang Almas.

Sehingga, lanjut Almas, perbaikan tata kelola partai politik seperti restorasi terhadap UU Parpol, menurut dia, menjadi langkah penting untuk mendorong perbaikan partai. Ia pun mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo segera mendorong revisi UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol).

Revisi UU tentang Partai Politik sebenarnya sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015-2019. Tapi, dalam tiga tahun terakhir, revisi UU Partai Politik belum pernah masuk agenda Prolegnas Prioritas di DPR RI. "Pemerintah baru akan menaikan subsidi dengan hanya merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 sehingga tidak menyentuh pembenahan parpol di sektor lainnya, yakni kaderisasi, demokrasi internal, trasparansi dan akuntabilitas anggaran, serta sanksi bagi parpol yang melanggar aturan." kata Almas.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/28/oyirpq384-icw-sebut-4-parpol-ini-korupsi-politik-kelas-kakap

'Akar Korupsi Dimulai dari Pendanaan Partai Politik'

Patungan Rakyat di Kantor DPW PSI Jakarta.
Patungan Rakyat di Kantor DPW PSI Jakarta.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rachael Abigail mengatakan, akar dari korupsi berawal dari pendanaan partai politik. Ia menyebut, hal ini adalah "lingkaran setan" yang harus kita keluar dari lingkaran tersebut sebagai cara menghilangkan korupsi yang merajalela.

Ketika pendanaan politik hanya berfokus hanya dari orang yang berduit, kaya, atau konglomerat saja, pada akhirnya, menurut Abigail, ketika sudah masuk ke DPR mereka harus ada timbal balik, maka mulai lah korupsi.

"Atau mungkin dia pakai uang sendiri atau minjam, tapi kan mau nggak mau harus balik modal muncullah kesempatan korupsi ketika dia sudah duduk di parlemen itu yang kita sebut lingkaran setan," katanya kepada Republika.co.id di Jakarta, Jumat (10/11).

Ia menambahkan, PSI sendiri memiliki cara dalam upaya keluar dari "lingkaran setan" tersebut dengan membuat program #PatunganRakyat. Masyarakat bisa berdonasi untuk mendukung eksistensi PSI dalam membangun Indonesia lebih baik.

"Awal korupsi selalu mulai ketika kampanye uang kampanye tidak tertutup dan harus mereka minta pada orang-orang dan pada akhirnya harus ada timbal balik. Ia tidak PSI seperti itu dan ingin putus lingkaran setan itu," katanya.

Acara #PatunganRakyat ke-3 sendiri diselenggarakan pada Jumat (10/11) di Kantor DPW PSI Jakarta, Jalan Petojo Melintang, Gambir. Kegiatan pertama dan kedua sendiri dilakukan di tempat itu dan Balai Kartini, Jakarta Selatan.

Abigail menambahkan, PSI menargetkan donasi tahun 2017 terkumpul Rp 1 miliar, tahun 2018 sebesar 20 miliar, dan tahun 2019 ditargetkan terkumpul Rp 50 miliar.

Hasil donasi tersebut akan digunakan sebagai dana administrasi PSI, support kampanye caleg, dan kampanye PSI.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/11/14/ozejbk327-akar-korupsi-dimulai-dari-pendanaan-partai-politik

Dedi Mulyadi: Politik Bukan Sekadar Pencalonan Gubernur

Republika/Edi Yusuf Bupati Purwakarta yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi.
Bupati Purwakarta yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi.

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA — Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan politik itu tidak soal rekomendasi gubernur atau bupati/wali kota pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), tetapi soal pengamalan doktrin karya dan kekaryaan.

"Dalam beberapa hari terakhir, berseliweran berita kalau Dedi Mulyadi tidak akan meninggalkan Golkar. Memang saya mau kemana? saya tetap bersama kader,” kata dia dalam siaran pers yang diterima di Purwakarta, Selasa (14/11).

Dia mengingatkan politik bukan soal daftar calon legislatif, bukan soal rekomendasi sebagai calon bupati, wali kota, dan gubernur. “Tetapi soal pengamalan doktrin karya dan kekaryaan," katanya.

Menurut dia, saat ini Partai Golkar membutuhkan energi besar untuk mengkonsolidasikan diri menjelang berbagai kontestasi politik ke depan. Tujuannya bukan untuk mengejar jabatan dan kekuasaan, tapi untuk mengamalkan doktrin karya dan kekaryaan yang menjadi ideologi dasar partai tersebut.

Ia mengaku mengaku tidak memikirkan rekomendasi partainya yang telah mengusung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil berpasangan dengan Anggota DPR RI Daniel Muttaqien pada Pilgub Jabar 2018. Dedi menyatakan, dengan keluarnya rekomendasi partainya untuk Ridwan Kamil pada Pilgub Jabar, dirinya akan lebih fokus menaikkan elektabilitas Partai Golkar di Jawa Barat.

CEO PolMark, Eep Saefullah Fatah, mengatakan, selama ini Partai Golkar berhasil bertahan dan tumbuh murni atas kinerja kader arus bawah. Dalam konteks Jawa Barat, pemilih di Jawa Barat hanya bisa terpengaruh oleh tokoh dalam unit sosial terkecil, bukan konstelasi elit.

"Jangan kira Jakarta bisa mengatur kemenangan di Provinsi atau Kabupaten/Kota. Seluruh kemenangan itu hanya dapat terwujud atas kinerja kader arus bawah yang mengetuk pintu-pintu rumah para calon pemilih," kata dia.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/11/14/ozeugn428-dedi-mulyadi-politik-bukan-sekadar-pencalonan-gubernur

PEMBAGIAN ILMU EKONOMI

PEMBAGIAN ILMU EKONOMI
Ilmu ekonomi dibagi dalam 3 kategori dengan rincian sebagai berikut :
1. Ilmu Ekonomi Deskriptif
2. Ilmu Ekonomi Teori, terdiri atas :
a. Ilmu Ekonomi Makro
b. Ilmu Ekonomi Mikro
3. Ilmu Ekonomi Terapan
Ilmu Ekonomi Descriptive Economics), yaitu ilmu ekonomi yang mengumpulkan semua kenyataan penting yang berhubungan dengan suatu persoalan ekonomi atau topik tertentu
Ilmu Ekonomi Teori (Economic Theory), dibedakan menjadi :
Ilmu Ekonomi Makro, adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kehidupan ekonomi nasional sebagai suatu keseluruhan. Analisis bersifat global dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian.
Ilmu Ekonomi Mikro, adalah ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Misalkan membahas masalah pasar, perusahaan, harga komoditas tertentu, dll.
Ilmu Ekonomi Terapan (Applied Economics), adalah ilmu ekonomi yang menggunakan kerangka pengertian dari analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu.
Tahun 1930 terjadi pembagian ilmu ekonomi yaitu Ekonomi Makro (macroeconomics) dan (microeconomics)
Hingga 1930 sebagian besar analisis ekonomi terfokus pada industri dan perusahaan. Ketika terjadi Depresi Besar pada tahun 1930-an, dan dengan perkembangan konsep pendapatan nasional dan statistik produk, bidang ekonomi makro mulai berkembang. Saat itu, gagasan-gagasan yang terutama berasal dari John Maynard Keynes, yang menggunakan konsep aggregate demand untuk menjelaskan fluktuasi antara hasil produksi dan tingkat pengangguran, sangat berpengaruh dalam perkembangan bidang ini. Keynesianisme didasarkan pada gagasan-gagasannya.
Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga (household), perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. (http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_makro)
Permasalahan yang dihadapi oleh ekonomi makro adalah :
a.       Kemiskinan dan pemerataan
b.       Krisis nilai tukar
c.       Hutang luar negeri
d.       Perbankan, kredit macet
e.       Inflasi
f.        Pertumbuhan ekonomi
g.       Pengangguran
Ilmu ekonomi mikro (sering juga ditulis mikroekonomi) adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga; dan bagaimana harga, pada gilirannya, menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya.  Individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimal, bersama-sama individu lainnya di pasar, akan membentuk suatu keseimbangan dalam skala makro; dengan asumsi bahwa semua hal lain tetap sama (ceteris paribus).
Kebalikan dari ekonomi mikro ialah ekonomi makro, yang membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, berbagai kebijakan perekonomian yang berhubungan, serta dampak atas beragam tindakan pemerintah (misalnya perubahan tingkat pajak) terhadap hal-hal tersebut.
Penerapan ekonomi mikro :
1.       Teori konsumsi
2.       Teori produksi dan harga
3.       Kesejahteraan ekonomi
4.       Organisasi industri
5.       Kegagalan pasar
6.       Ekonomi finansial
7.       Perdagangan internasional

Sumber: http://erika-metode.blogspot.co.id/2013/02/pembagian-ilmu-ekonomi.html

Reputasi Ekonomi RI di Bawah Nakhoda Jokowi Diakui Dunia?

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga tahun sudah, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berjalan. Sepanjang itu pula, banyak berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu yang paling fenomenal barangkali gelontoran 16 paket kebijakan ekonomi.

Selama tiga tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia  terjaga disekitar 5 persen. Pada 2015, ekonomi tumbuh 4,88 persen, 5,02 persen di 2016, dan diperkirakan 5,01 persen pada 2017.

Sementara itu, Produk Domestik Bruto (PDB) masyarakat Indonesia juga meningkat dari Rp 41,9 juta per tahun pada 2014 menjadi Rp 47,9 juta per tahun pada 2016.

Laju inflasi yang kerap dikhawatirkan menurun dari 4,49 persen secara tahunan pada September 2014, menjadi 3,72 persen secara tahunan pada September 2017.

Adapun surplus perdagangan Januari-September 2017 10,8 miliar dollar AS diklaim mencapai yang tertinggi sejak 2012. Defisit transaksi berjalan juga turun dari 2,3 persen pada kuartal II 2016 menjadi 2 persen di kuartal II 2017.

Bagaimana dengan indikator sosial?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan menurun dari 11,22 persen pada  2015 menjadi 10,64 persen pada Maret 2017 dari total penduduk.

Begitu pun dengan pengangguran turun dari 5,81 persen pada Februari 2015 jadi 5,33 persen Februari 2017.

Adapun rasio gini atau ketimpangan juga  turun dari 0,40 pada Maret 2015 menjadi 0,39 pada Maret 2017.

Belum Memuaskan

Meski berbagai indikator ekonomi makro menunjukan adanya perbaikannya, reputasi ekonomi pemerintahan Jokowi tidak dianggap mentereng oleh masyarakat.

Berdasarkan survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 26 September-8 Oktober 2017, kepuasan secara umum responden terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK sebesar 70,8 persen.

Bila ditanya mana bidang yang tingkat kepuasan masyarakat paling rendah, maka jawabannya yaitu ekonomi. Sebab angka kepuasannya hanya 55,1 persen, di bawah bidang politik dan keamaman (76,4 persen), kesejahteraan sosial (72,8 persen), dan penegakan hukum (60 persen).

Di bidang ekonomi, indikator penyediaan lapangan kerja menjadi yang terburuk (44,5 persen) disusul harga barang (48,4 persen), nilai tukar (51,0 persen), pasar tradisional (56,8 persen), swasembada pangan (58,9 persen), petani dan nelayan (63,2 persen).

Meski begitu, dari segi pemerataan pembangunan, tingkat kepuasaan masyarakat mencapai 70,3 persen. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah gelontoran anggaran infrastuktur Rp 965 triliun pada 2015-2017.

Dalam berbagai kesempatan, dunia usaha memberikan apresiasi atas capaian ekonomi pemerintahan Jokowi. Berbagai kebijakan mulai dari paket kebijakan hingga program tax amnesty mendapatkan apresiasi tinggi.

Namun, para pengusaha juga kerap mengeluhkan berbagai kebaijakan pajak yang dianggap justru menekan dunia usaha. Salah satu kebajikan yang diprotes yaitu penerbitan bukti permulaan pajak kepada perusahaan belum lama ini.

Di Mata Internasional

Meski dianggap belum memuaskan di dalam negeri, kondisi ekonomi Indonesia justru diapresiasi oleh dunia internasional. Pertumbuhan ekonomi yang terjaga di angka 5 persen dianggap cukup baik di tengah gejolak pasar keuangan global dan anjloknya harga komoditas.

Dalam kurun waktu 3 tahun, pemeritahan Jokowi-Jusuf Kalla bahkan bisa menyakinkan 3 lembaga pemeringkat internasional untuk memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia. Hal tersebut merupakan yang pertama setelah 20 tahun silam.

Tiga lembaga pemeringkat utama dunia yang memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia yaitu Fitch Ratings, dan Moody's, dan Standard and Poor's (S&P).

Pemerintah menilai capaian peringkat layak investasi luar biasa karena selama 19 tahun skala ekonomi Indonesia naik 3 kali lipat dan banyak perkembangan pesat.

Namun segala capaian itu tidak pernah dianggap cukup bagi tiga pemeringkat internasional tersebut memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia.

Barulah pada tahun ini, ketiga lembaga pemeringkat yang disegani ini mengakui reputasi ekonomi Indonesia.

Capaian layak investasi patut dibanggakan karena S&P, yang justru menurunkan peringkat investasi AS pada 5 tahun lalu sementara itu Moody's menurunkan peringkat investasi China tahun ini.

Selain itu, kemudahan berinvestasi atau ease of doing business di mata Bank Dunia juga meroket tajam. Pada 2017 ini, Bank Dunia menempatkan Indonesia pada posisi 91, naik 15 peringkat dari posisi di tahun sebelumnya, yakni 106.

Tidak hanya itu, Indonesia bahkan dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan tahunan pimpinan International Monetary Fund–World Bank 2018 di Bali. Acara tersebut merupakan acara besar yang akan dihadiri oleh seluruh menteri keuangan dan gubernur bank sentral seluruh dunia.

Diperkirakan, akan ada 15.000 orang delegasi dari seluruh dunia yang akan hadir di Pulau Dewata pada tahun depan.

"Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah menunjukkan kepercayaan dunia atas reputasi dan stabilitas ekonomi, politik, keamanan serta kemajuan pembangunan Indonesia yang saat ini," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Meski begitu, pemerintahan Jokowi masih memiliki segudang pekerjaan rumah di bidang ekonomi mulai dari penurunan angka kemiskinan hingga mempersempit jarak kesenjangan ekonomi. Dalam dua tahun ke depan, pekerjaan rumah itu harus maksimal dituntaskan.

Sumber: http://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/31/124158126/reputasi-ekonomi-ri-di-bawah-nakhoda-jokowi-diakui-dunia

Papua Bertekad Perkuat Ekonomi Melalui Dua Faktor

Papua merupakan provinsi yang sangat kaya dengan beragam bahan tambang dan bentang alam yang demikian memesona. Meski demikian, sulit dipungkiri pembangunan di provinsi yang kini dipimpin oleh Gubernur Lukas Enembe itu relatif tertinggal di banding sejumlah daerah lainnya. Karena itu pemerintah provinsi Papua pun berniat membangkitkan kekuatan daerahnya melalui berbagai elemen.



Peran berbagai stakeholder sangat penting dalam mendorong percepatan pembangunan di berbagai sektor di Provinsi Papua. Termasuk di dalamnya para pelaku seni dan pemerhati budaya. Hal tersebut disampaikan oleh Alexander Kapisa, Kepala Kantor Badan Penghubung Provinsi Papua di Jakarta dalam acara Papua Update yang bertema Konsultasi dan Konsolidasi Pemerintah Provinsi Papua dengan Komunitas Pemerhati Budaya Papua. “Peran dari tokoh-tokoh masyarakat, agama dan tentunya juga pelaku seni memberikan kontribusi yang sangat positif dalam proses pembangunan di Provinsi Papua. Tanpa peran aktif, kerjasama dan sinergi yang terbangun selama ini antara berbagai stakeholder tersebut dengan pemerintah, tentunya akan sangat berat mewujudkan apa yang selama ini didambakan, yaitu Papua bangkit, mandiri dan sejahtera,” jelas Alexander di sela-sela acara yang digelar di restoran Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, siang ini (31/10).

Alexander Kapisa (paling kiri), dalam acara Konsultansi dan Konsolidasi Pemerintah Provinsi Papua dengan Komunitas Pemerhati Budaya Papua.

Papua sendiri dikenal dengan beraneka ragam seni, kerajinan tangan, tari-tarian etnik dan kegiatan spiritual lainnya. Karena itu, peran pelaku seni dan pemerhati budaya sangat strategis dalam mempromosikan budaya Papua, baik di dalam negeri maupun hingga ke mancanegara. Pemerintah sendiri telah menetapkan pembangunan Papua dengan konsep 5 Wilayah Adat, yakni Saireri, Mamta, Meepago, Lapago dan Anim Ha. “Dengan pola pendekatan pembangunan 5 Wilayah Adat maka fokus pembangunan di berbagai sektor dapat menjadi lebih baik, termasuk memunculkan potensi seni dan budaya di masing-masing wilayah adat tersebut,” jelas Alexander.



Karena itu menurut Alex sangat diperlukan kerjasama strategis antara pemerintah dengan para pelaku seni dan komunitas pemerhati budaya Papua. Dengan demikian akan tercipta kondisi saling mengisi satu sama lain sehingga akan memberikan dampak yang positif untuk Provinsi Papua. “Papua sendiri yang kini dipimpin oleh Gubernur Lukas Enembe bertekad untuk bangkit melalui dua bidang, seni dan budaya,” terang Alex.



Sejumlah program besar pun telah disiapkan di kedua bidang tersebut untuk menunjang kemajuan Papua agar tak melulu tergantung pada sektor pertambangan. Di antaranya yakni melalui perjuangan Papua sebagai lokasi Pekan Olah Raga Nasional ke-20 pada 2020 kelak. “Kami bersyukur perhatian dari Presiden Joko Widodo sangat kuat dengan menerbitkan Inpres yang menginstruksikan seluruh kementerian bersinergi untuk mewujudkan Papua sebagai tuan rumah PON ke-20 kelak,” urai Alex.



Event PON ke-20 pun diharapkan akan memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian Papua. Total terdapat 38 cabang olah raga yang akan dipertandingkan kelak. Papua sendiri tengah berbenah untuk menyambut event olah raga nasional terakbar itu. Di antaranya saat ini tengah dibangun stadion utama di Kabupaten Jayapura yang rencananya akan mampu menampung hingga 40 ribu orang. Stadion yang pembangunannya mencapai 25% itu disebut Alex akan menjadi stadion terbesar kedua di Indonesia setelah Gelora Bung Karno. “ Rencana pembangunannya sendiri akan rampung Desember 2018,” papar Alex.



Momentum PON ke-20 sendiri akan dimanfaatkan Pemprov Papua untuk menggenjot sektor pariwisata dengan tagline resmi Pariwisata, Olahraga dan NKRI. “Kita juga gencar menggelar berbagai event pariwisata seperti Festival Lembah Baliem, Danau Sentani, Asmat dan sebagainya. Ini semua memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar. Ke depan kita akan terus mendorong sektor pariwisata dengan di antaranya melalui penguatan seni dan budaya Papua,” tegas Alex.


Sumber: https://swa.co.id/swa/listed-articles/papua-barat-bertekad-perkuat-ekonomi-melalui-dua-faktor