Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, kasus mega korupsi e-KTP sudah bercampur dengan politik. Dia menduga, kasus ini adalah ajang untuk pertempuran untuk memperebutkan tiket menuju tahun politik di 2019 mendatang.
"Kasus ini sudah mengarah ke kasus politik, ya. Dan makin di ujung saya liat kasus ini lebih mengarah kepada perebutan tiket 2019. Ini adalah perebutan 14,3 persen suara Golkar," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/11).
Dia menduga ada kesepakatan dalam internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terutama dalam menentukan kerugian negara yang telah disebutkan sebesar Rp 2,3 triliun yang didapatkan dari tersangka kasus korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin.
"Jangan lupa di dalamnya juga ada keterlibatan pimpinan KPK yang saya sudah sebut berkali kali dia terlibat dalam kasus ini sebagai kepala LKPP. Dia terlibat. Gitu loh. Dan kalau dia bilang, misalnya, kalau saya telusuri dia dari mana angka Rp 2,3 triliun itu muncul. Itu kan dari keterangan Nazar. Yang segera diambil setelah tanggal 21 Desember, Agus Raharjo dilantik menjadi ketua KPK," ungkapnya.
Menurutnya, kasus ini merupakan persekongkolan antara orang-orang yang sudah kalah untuk mendapatkan kursi kemenangan Partai Golkar. Sebab itulah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berani mengatakan, kasus korupsi e-KTP ini adalah sandiwara dan juga permainan.
"Dugaan saya ada persekongkolan orang kalah juga. Di dalam kasus e-KTP ini. Jadi semua yang kalah itu lagi bersekongkol untuk balas dendam ketemu dengan kelompok-kelompok yang punya kepentingan politik termasuk yang untuk merebut tiket Golkar," ujarnya.
"Ini sandiwara aja. Ini permainan untuk meng-on-kan sebuah game lah," tutup Fahri. [fik]
Sumber: https://www.merdeka.com/politik/fahri-sebut-kasus-e-ktp-sandiwara-untuk-berebut-tiket-politik-di-2019.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar